Bakamla Balikpapan

Loading

Archives April 23, 2025

Berita Terkini

Peran Sistem Hukum Maritim dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia


Sistem hukum maritim memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km persegi, dibutuhkan sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peran sistem hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Tanpa sistem hukum yang jelas dan efektif, kita akan sulit untuk melindungi wilayah laut kita dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.”

Salah satu contoh penting dari peran sistem hukum maritim adalah penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan negara. Dengan adanya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Aan Kurnia, “Sistem hukum maritim yang ada saat ini telah membantu dalam penegakan hukum di laut Indonesia, namun masih dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitasnya.”

Selain itu, peran sistem hukum maritim juga penting dalam menangani sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Batas Wilayah Laut di Bagian Barat, Indonesia berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Singapura secara damai melalui proses hukum yang sesuai.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di laut Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya untuk terus memperkuat sistem hukum maritim. “Kita harus terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem hukum maritim kita agar dapat lebih efektif dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, peran sistem hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem hukum maritim kita dapat berjalan dengan baik dan efektif demi kepentingan negara.

Berita Terkini

Kepentingan Nasional: Peran Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Batas Laut di Indonesia


Kepentingan nasional adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam kepentingan nasional Indonesia adalah penegakan hukum di wilayah perairan, terutama dalam menanggulangi pelanggaran batas laut.

Peran hukum dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah penting. Hukum merupakan landasan yang kuat untuk menegakkan kedaulatan negara di perairan. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Hukum harus ditegakkan dengan tegas agar tidak ada yang merusak sumber daya laut kita.”

Menurut para ahli hukum, pelanggaran batas laut dapat menimbulkan konflik antar negara dan merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara di perairan.

Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perairan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menanggulangi pelanggaran batas laut. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa “Perairan Indonesia merupakan warisan yang harus dikelola secara bijaksana demi kepentingan nasional.”

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang memberikan landasan hukum bagi penentuan batas laut negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, yang menyatakan bahwa “UNCLOS adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menentukan batas laut suatu negara.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam menanggulangi pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah vital dalam menjaga kepentingan nasional. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menegakkan hukum di perairan demi keutuhan negara Indonesia. Semoga dengan penegakan hukum yang kuat, pelanggaran batas laut dapat diminimalisir dan kepentingan nasional dapat terjaga dengan baik.