Peran Sistem Hukum Maritim dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Sistem hukum maritim memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta km persegi, dibutuhkan sistem hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peran sistem hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Tanpa sistem hukum yang jelas dan efektif, kita akan sulit untuk melindungi wilayah laut kita dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.”

Salah satu contoh penting dari peran sistem hukum maritim adalah penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan negara. Dengan adanya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Aan Kurnia, “Sistem hukum maritim yang ada saat ini telah membantu dalam penegakan hukum di laut Indonesia, namun masih dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antara berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitasnya.”

Selain itu, peran sistem hukum maritim juga penting dalam menangani sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Batas Wilayah Laut di Bagian Barat, Indonesia berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Singapura secara damai melalui proses hukum yang sesuai.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di laut Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya untuk terus memperkuat sistem hukum maritim. “Kita harus terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem hukum maritim kita agar dapat lebih efektif dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, peran sistem hukum maritim dalam penegakan hukum di laut Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem hukum maritim kita dapat berjalan dengan baik dan efektif demi kepentingan negara.